permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali Kota Palembang Dalam Angka, BPS Kota terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun Palembang. permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional. Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah amanat pasal 221 (1) pp Nomor 12 Tahun 2019 Trending Kepwal 913/Kep. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka siklus anggaran tahap-tahap sebagai berikut :. 465, kemendagri. Mulyana Saturday, May 07, 2022 Juknis , pedoman. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional. BN = Berita Negara. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. BN = Berita Negara. ID : 11 HLM. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri a. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah. PERMENDAGRI No. 45, PERATURAN. Pemendagri Nomor 64 tahun 2014. 01. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah11. Adapun Ruang Lingkup keuangan daerah menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri Nomor 13/2006) meliputi: a. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk. PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Berikut ini akan dibahas secara singkat konsep utama manajemen keuangan daerah berdasarkan peraturan terbaru, yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 01. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 8. Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan. 0 Ratings 0 Want to read; 0 Currently reading; 0 Have read• pp 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; L A P O R A N T A H U N A. Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah sebagai berikut Grameds: UU No. Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan. perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah 2021. Oleh : Ricky Firmansyah UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. E. U. Permendagri no 13_thn_2006_ 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322); 14. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PERMENDAGRI No. Neraca; 2. Operator Komputer Follow. . PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah. Silahkan download dokumen Permendagri melalui link dibawah ini :4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang. Namun, hal ini terobati dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah mengakomodir. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari. id : 73 hlm. PERMENDAGRI No. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; 24. i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah; j) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atasttg Pemerintahan Daerah PERMENDAGRI 13/06 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07 PP 18/016. December 2019. Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember,” bunyi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. id : 33 hlm. 326-Bang/VIII/2022 Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 913/Kep. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Semoga informasi ini bermanfaat. 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri NO. Penatausahaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD mengalami perubahan yang cukup fundamental dibandingkan dengan. 114-Bang/III/2022 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bekasi. 5 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh. 97 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu danNamun, untuk penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPKD telah sangat sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tingkat kesesuaian masing-masing prosedur akuntansi telah mencapai 100%. Terkait dengan percepatan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Permendagri 77 Tahun 2020 | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran-Nya beserta file download nya dalam bentuk format PDF: DEPARTEMEN DAIAM NEGERI REPUBLIKINDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT NOMOR 13 TAHUN2006 TENTANG PEDOMANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH DENGANRAHMATTU}IAN YANG MAHA ESA, MENTERIDALAMNEGERT, Menimbang: bahwa untuk melakanakanPasal155 PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jl. Permendagri. f. 1. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) asas. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. go. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Nomor 13 Tahun 2006. Selanjutnya adalah KUA. Kedua, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pasal 39 ayat (1) “Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan. 2018/NO. Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah ABSTRAK: Download now. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. 13. go. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : I. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan. sebagaimana telah diubah beberapa kali Kota Palembang Dalam Angka, BPS Kota terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun Palembang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Sie Infokum – Ditama Binbangkum 3. 11. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uploaded by: Pri-Naldo Sianipar. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011,Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2020. Neraca. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas. Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah | 02-10-2012. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 . Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah : ”Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 31. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 15 Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir. *Kementerian Dalam Negeri, Publisher:Jakarta : Cipta Media Indonesia, 2011, Subject:Keuangan daerah - Buku pegangan, pedoman, dsb. Latar Belakang Penyempurnaan • UU No. 58. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Neraca; 2. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung-. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana. 9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. 21 Tahun 2011 Pasal 180. Lampiran A. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 5). bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomorPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkon Peraturan. Uraian tentang penatausahaan keuangan. *Departemen Koperasi. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : I. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri no. 9. Dimulai dengan Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta diarahkan pelaksanaannya dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilaksanakan secara akuntanbilitas dan transparasi sehingga membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. permendagri 13 2006 - Pengelolaan Keuangan Daerah Gd Suyastawan batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Subjek. Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. 8 tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri 13 tahun 2006tentang. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah jo. Semoga informasi ini bermanfaat. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah. 2005 No. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: No 065 Tahun 2007 Nomor: 065:. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ABSTRAK: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan. 45, PERATURAN. 6. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Permendagri no 13_thn_2006_ 1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 atau disebut dengan Laporan Realisasi. 03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atauMenimbang : a. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. pada tahun 2011 diterbitkan lagi perubahan kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun. Peraturan Pemerintah (PP). TBN = Tambahan Berita Negara. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi. penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah; b. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Submit Search. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,. Kepala SKPKD yang mempunyai tugas. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 32. Peraturan Perundang-undangan. 2006 Tentang Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ditetapkan Tanggal 15 Mei 2006 Diundangkan Tanggal Berlaku Tanggal 15 Mei 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: T. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI,. VII : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 Mei 2006. 13 Tahun 2006 - Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Diunggah oleh Rusmawan Harry Hak Cipta: Attribution Non-Commercial (BY-NC) Format Tersedia. PERMENDAGRI No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. 13, BN. Berdasarkan P asal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun peraturan turunannya yang harus ditetapkan pada tahun 2022, salah satunya adalah Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengubah. . keuangan daerah. TBN = Tambahan Berita Negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 109. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 T…Permendagri No. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006PERMENDAGRI No. 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri. Departemen Dalam Negeri. Permendagri. Terima kasih sudah berkunjung. Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran II. TENTANG. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1.